Saturday, January 21, 2012

Monday, January 9, 2012

Gambaran wajah kita 20 tahun mendatang


Sebuah hiburan yang sangat menggelitik perasaan saya, sebab ketika saya browsing dan blogwalking, saya menemukan sebuah blog yang tidak bercerita panjang lebar. Blog tersebut hanya memberi tahu bahwa inilah ramalan wajah anda 20 tahun mendatang, tertarik.. saya langsung menuju TKP. Dan hasilnya wajah saya tambah handsome wkwkwkwk


Sulit dibayangkan memang jika bertambah usia maka secara perlahan akan bertambah pula perubahan fisik seseorang, selanjutnya bagaimana orang tersebut memanfaatkan hidupnya untuk dirinya dan diri orang lain.

Penasaran Bagaimana mengetahui Gambaran wajah kita 20 tahun mendatang? langsung menuju link berikut :

http://in20years.com/

Baca Selanjutnya.....

Saturday, December 31, 2011

Kapan Orang Miskin Mengenyam Pendidikan Layak



Beberapa hari yang lalu, Sukirman sibuk menawarkan sepeda motor satu-satunya yang ia miliki. Padahal sepeda motor itu salah satu sarana transportasi untuk bisnis makanan yang ia tekuni selama ini. Akibat kenaikan BBM yang berimbas pada makin besarnya biaya produksi, membuat ia tidak mampu bertahan lagi. Apalagi putra bungsunya sebentar lagi sudah mulai masuk Sekolah Dasar. Dan bukan rahasia lagi, untuk masuk sekolah tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Memang, di negeri ini sebuah bangku sekolah itu harus "dibeli" dengan harga yang mahal, yang begitu berat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Jadi lengkap sudah penderitaan yang di alami Sukirman.



Di era sekarang ini, untuk mendaftar sekolah saja tidak semudah dibandingkan dengan era 10 tahun yang lalu. Di Batam misalnya, karena tidak sebanding antara pertumbuhan penduduk dengan pertambahan jumlah sekolah negeri maka dampaknya adalah semakin banyak siswa yang tidak tertampung. Ini tentu akan menimbulkan persoalan baru yang sekiranya tidak cepat diantisipasi maka akan berdampak pada pemiskinan sosial.

Apabila masuk sekolah swasta, maka orang tua harus rela mengeluargan biaya ekstra. Untuk masuk SD saja, diharuskan terlebih dahulu membayar uang “bangku” berkisar antara Rp 2 jutaan atau lebih. Belum termasuk biaya-biaya lain yang mencekik leher, antara lain SPP yang berkisar antara Rp 100.000-Rp 500.000 per bulan (tergantung bergengsi tidaknya sebuah sekolah), uang pakaian seragam, uang buku, uang kegiatan, dan tagihan lainnya dari sekolah. Begitu mahalnya biaya yang dibutuhkan, maka sekolah akhirnya hanya bisa dimasuki mereka yang punya uang, sedangkan mereka yang berekonomi lemah terpaksa harus gigit jari dan mata melotot melihat mereka yang menikmati cerianya bangku sekolah dan atau bila memaksa akan menjadi lenih miskin gara-gara sekolah.

Disatu sisi kita mesti mengacungkan jempol atas upaya orang tua untuk menyelamatkan masa depan anak-anak mereka pada suatu tempat yang bernama “sekolah”. Tidak sedikit diantara orang tua yang rela menggadaikan segalanya demi masa depan sang anak. Bagi orangtua, sekolah tampaknya masih dijadikan pilihan utama yang bisa mengubah nasib anak-anak mereka.

Itulah potret negeri ini, negeri yang gemah ripah loh jinawi tata tenterem kerta raharja kata sang dalang, “negeri tanah surga karena tongkat kayu dan batu jadi tanaman” kata penyanyi Koes Ploes tapi mayoritas masyarakatnya yang miskin tidak bisa menikmati pendidikan layak. Ironi memang….

Semenjak globalisasi ala “konsensus Washington” menjadi program utama yang dianut mentah-mentah bangsa ini, sejak itu pula pemiskinan masyarakat seakan menjadi tujuan utama bangsa. Begitu pesat pertumbuhan masyarakat miskin yang semakin sulit untuk menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang memadai, dan pekerjaan yang layak. Globalisasi adalah skenario yang telah sukses meluluhlantakkan peradaban bangsa Indonesia.

Tidak kalah mengerikan adalah diperbolehkannya kepemilikan asing sampai 49 persen dibidang usaha Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Non Formal. Angka 49 persen kepemilikan asing di semua tingkat pendidikan semakin memperjelas konsep liberalisasi pasar yang justru diamini para pengambil kebijakan negeri ini.

Pendidikan merupakan sebuah upaya dalam pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, disamping menjadikan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai aklak yang mulia. Pendidikan bukan sebatas perhitungan untung-rugi, tapi lebih jauh lagi adalah ruh dan nilai “ideologi” suatu bangsa.
Bukan rahasia lagi bahwa pendidikan model pasar telah menjadi mesin produksi yang harus bekerja terus-menerus dengan logika "efektivitas dan efisiensi" untuk menciptakan "generasi intelektual instan". Model pendidikan seperti ini kemudian mengesampingkan sebuah proses pendidikan yang di dalamnya terdapat titik-titik pencerahan dan pembebasan manusia dari keterkungkungan. Hasil dari proses pendidikan yang hanya pada logika berfikir “untung-rugi” ini, meminjam istilah HM. Amin Rais akan menciptakan belukar nilai, belukar Weltanschaung dan belukar moral serta etika yang justru akan melahirkan generasi bermental inlander dan cenderung korup.

Sebuah pertanyaan dan kenyataan pahit yang jelas dihadapan kita adalah mengapa Pemerintah tidak dapat memenuhi amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”? Mengapa amanat Undang-Undang yang demikian penting diabaikan oleh pemerintah?

Jawabanya adalah karena pemerintah tidak punya cukup uang. Sumber daya alam kita sudah dikuasai pihak asing, perairan nasional kita sudah didominasi asing, lebih dari 50 persen perbankan nasional dikuasai asing, BUMN-BUMN kita sudah diambil-alih asing, dan yang kita kuasai sekarang adalah sekitar 40 persen masyarat Indonesia yang berada dibawah lapisan kemiskinan dan tidak mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan layak.
Lebih ironi lagi, hingga saat ini mereka yang berkantong tebal (termasuk para pengambil kebijakan) justru dapat menikmati pendidikan bermutu diluar negeri meski harus mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah perbulannya. Pertanyaannya apakah ini yang disebut “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” sementara masih banyak masyarakat yang hanya bermimpi untuk mengemyam pendidikan layak….

Sekalipun demikian, namun optimisme untuk menapak jalan yang lebih baik harus tetap dibangkitkan. Berbagai cara dan upaya guna memperbaiki system pendidikan yang sudah mengarah pada gaya kapitalisme harus terus dilakukan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakanya, swasta dengan community social responsibility dan masyarakat “mampu” dengan kepekaan sosialnya harus bersatu padu mengupayakan suatu sistem pendidikan bermutu yang bisa dijangkau oleh semua elemen masyarakat, bukan pendidikan yang semata-mata hanya berfikir untung-rugi, bukan pendidikan yang menipu bangsa, dan bukan pendidikan yang korup dengan menjadikan pelaku-pelaku pendidikan sebagai “pimpinan-pimpinan proyek”

Pendidikan bermutu tapi terjangkau (murah) adalah keharusan demi menyelamatkan negeri ini, karena tolak ukur maju tidaknya suatu negara sangat tergantung dari seberapa besar peran pendidikan dapat menyentuh semua lapisan masyarakatnya. Dan yang paling penting adalah, Pendidikan layak (bermutu) bisa dinikmati masyarakat miskin dan tidak membuat masyarakat menjadi miskin…………

Oleh: Eko Sms
Ketua Inisiator Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Kepulauan Riau, Aktivis Pemuda Muhammadiyah Kepri.
Baca Selanjutnya.....

Indonesia adalah bangsa yang besar



Adalah Suparman, sahabat saya saat masih di Sekolah Menengah Pertama yang baru pulang dari negeri seberang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dua hari yang lalu. saya masih ingat betul ketika menjemputnya dari pelabuhan Batam Center dan mengantarkannya ke Bandara Hang Nadim dia menceritakan suka duka menjadi TKI di Negeri seberang tersebut, bagaimana perlakuan yang didapat dan bagaimana pandangan mayoritas masyarakatnya terhadap Indonesia, yang intinya hampir semua negatif. Saat itu darah saya mendidih, perasaan marah dan lain-lain berbaur menjadi satu. Rasa nasionalisme pun kembali terbangkitkan….



Sejenak saya merenung dan kembali merenung…. Tidak tahu harus berbuat apa. Kalau harus marah, kepada siapa harus marah… Kalau harus bertanya siapa yang salah, toh ada juga kesalahan yang kita lakukan akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro kerakyatan, pro keadilan, pro kesejahteraan rakyat dll…

Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan seorang guru saat saya masih di Sekolah Dasar dulu. "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar". Kenyataannya memang benar, Indonesia memang besar, ini dapat di lihat dari rumah pejabat yang besar dan ada dimana-mana, perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki para pejabat dan kroninya, korupsi secara pribadi maupun kolektif dalam jumlah besar, pengiriman TKI tanpa skill secara besar-besaran, rakyat miskin yang jumlahnya cukup besar, bencana besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan lain.lain… Intinya BESAR dan BESAR.

Inilah realita yang terjadi dengan bangsa Indonesia saat ini. Tidak cukup kalau hanya sekedar mengeluh dan beretorika belaka. Namun lebih dari pada itu adalah aksi riil apa yang harus kita lakukan. Kita harus berbuat…., dari hal terkecil yang bisa kita lakukan. Percuma kita marah, kita geram kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus menjadi SOLUSI….

Solusi atas diri kita….
Solusi atas masyarakat dan lingkungan disekitar kita…
Solusi atas Bangsa Indonesia…..!!

Saatnya kita songsong perubahan bangsa dengan kebersamaan.
Sekali merdeka bukan hanya tetap merdeka,
Namun sekali merdeka harus merdeka sekali…,
Merdeka secara lahiriah maupun jasmaniah…

Salam..................


Baca Selanjutnya.....

PRAGMATISME


Tiga hari yang lalu ada beberapa teman yang datang ke rumah saya dan mengadu bahwa dia telah ditipu sampai ratusan juta rupiah karena uang yang telah ia transfer guna mendapat project di salah satu galangan perkapalan ternyata tidah ada hasilnya, bahkan uang tersebut dibawa kabur oleh broker yang menawarkannya. Alih-alih mendapatkan keuntungan yang besar, modal bisa kembali saja sudah bersyukur. Tapi apa boleh buat, ibarat pepatah “nasi sudah jadi bubur”, dan lebih parahnya lagi bubur tersebut adalah bubur basi yang tidak bisa dimanfaatkan lagi meski dibelikan beberapa bumbu dapur…….



Pengalaman yang hampir sama juga dialami oleh tetangga saya beberapa bulan yang lalu, sebut saja namanya Paijo. Ketika Paijo membeli detergen bubuk yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian sehari-hari, ia menemukan secarik kupon berhadiah sebuah mobil keluaran terbaru, yang lengkap dibubuhi tandatangan pejabat terkait didalam kemasan detergen tersebut. Tanpa banyak pertimbangan Paijo menghubungi nomor yang tertera dan terjadilah kesepakatan harus membayar sejumlah uang guna pengurusan pajak hadiah dan pajak kendaraan. Begitu sudah selesai ditransfer yang terjadi adalah paijo sudah tidak bisa menghubungi contact yang tertera dalam kupon tersebut.

Dari beberapa media massa pun, baik cetak maupun elektronik kita juga bisa mengetahui bagaimana sudah sedemikian parah kultur yang ada disekeliling kita. Budaya tipu menipu, budaya korup, budaya menindas dan budaya-budaya negative lainnya seakan menjadi biasa guna mendapat keuntungan yang bersifat pribadi atau sekelompok golongan kecil. “ Ternyata sudah sangat pragmatis pola pikir masyarakat kita”, kata seorang teman saat diskusi di sekitar kawasan Nagoya.

PRAGMATISME, mungkin kata yang tidak asing untuk telinga kita atau bahkan sudah sangat familiar. Sederhana untuk diucapkan namun mengandung pemaknaan yang sangat luar biasa. . Walaupun mungkin belum terlalu paham, tapi kalangan awam sepintas mengkonotasikan pragmatisme sebagai sebuah sikap atau paham yang negatif. Ada kesan hipokrit dan manipulatif.

Dari referensi yang saya baca, Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani "pragma" yang berarti perbuatan atau tindakan. "Isme" berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian pragmatisme berarti suatu ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil/manfaat.

Pada praktiknya, pragmatisme menuntut dua syarat; Pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Dan yang kedua, tujuan dari tindakan itu sendiri. Keduanya tidak bisa dipisahkan.Bagi kalangan pragmatis, sesuatu dianggap benar jika berguna bagi manusia, bermanfaat dalam praktek dan dapat memenuhi tuntutan hidup manusia.

Sepintas pragmatisme seperti cara berpikir yang benar. Mudahnya, jika sebuah gagasan atau ideologi tidak bisa diterapkan dan diambil manfaatnya dalam praktik, maka buat apa dipertahankan. “Kebenaran” menurut kaum pragmatis adalah yang terbukti bermanfaat dalam praktik. Jika sesuatu tidak memberikan keuntungan bagi manusia, ia layak ditinggalkan. Sekalipun hal itu bernilai ideologis dan idealis.

Pragmatisme dengan mudah akan mengkhianati kebenaran sejati dalam pandangan ideologi dan tataran idealis. Pragmatisme mendorong manusia selalu menginginkan keuntungan yang seketika. Akibatnya ia akan melakukan tindakan apapun untuk mewujudkannya.

Menilik dari sisi ajarannya, maka pragmatisme sebenarnya merugikan dan membahayakan masyarakat. Siapapun yang memakainya sebagai cara berpikir dan bertindak, tidak lagi mengindahkan rasa keadilan dan kebenaran yang objektif. Kaum pragmatis tidak membutuhkan lagi ideologi dan nilai-nilai idealis. Bagi mereka, yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan spontan bagi dirinya dan kelompoknya. Dengan demikian aturan dan nilai-nilai ideologi rawan untuk dimanipulasi, karena menjadikan pelakunya senantiasa bersikap oportunis dan hipokrit. Bagi mereka yang terpenting bukanlah mempertahankan idealisme dan ideologi, tetapi mendapatkan keuntungan dari tindakan yang mereka lakukan. Tidak peduli bahwa keuntungan itu hanya bersifat jangka pendek.

So….., yang pasti kalau kita menganggap bahwa paham pragmatisme adalah sesuatu yang membahayakan, siapkah kita untuk meninggalkannya? Tidak cukup kalau hanya sekedar mengeluh dan beretorika belaka. Namun lebih dari pada itu adalah aksi riil apa yang harus kita lakukan. Kita harus berbuat…., dari hal terkecil yang bisa kita lakukan. Percuma kita marah, kita geram kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus menjadi SOLUSI….Solusi atas diri kita…., Solusi atas masyarakat dan lingkungan disekitar kita…. dan Solusi atas Bangsa Indonesia…..!!

Salam,
Eko Sumarsono

Baca Selanjutnya.....